Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) memastikan dukungannya terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bukittinggi–Sicincin. Namun, proses pembangunan, terutama sosialisasi dan pembebasan lahan, akan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat terdampak.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Arry Yuswandi dalam Rapat Pembahasan Persiapan dan Percepatan Pembangunan Tol Pekanbaru–Padang ruas Bukittinggi–Sicincin di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Kamis (10/9/2026) lalu.
Arry mengatakan, Pemprov Sumbar siap terlibat langsung dalam proses pendekatan kepada masyarakat dan tokoh ninik mamak yang terdampak pembangunan. Menurutnya, komunikasi secara langsung menjadi langkah penting untuk membangun pemahaman bersama sekaligus mencegah munculnya persoalan sosial.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap turun langsung ke lapangan, melakukan pendekatan secara persuasif dan berdialog dengan masyarakat serta ninik mamak yang terdampak,” ujar Arry.
Ia menegaskan, dukungan terhadap percepatan pembangunan mencakup sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi, pembebasan lahan hingga penetapan lokasi (penlok). Meski demikian, seluruh proses tersebut harus dikawal agar berjalan tertib dan tidak mengabaikan hak masyarakat.
“Prinsipnya kita mendukung percepatan. Namun, prosesnya harus kita kawal bersama agar berjalan baik dan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan bahwa rencana trase dan lokasi exit Tol Pekanbaru–Padang untuk ruas Bukittinggi–Sicincin telah disepakati. Exit tol direncanakan berada di kawasan Pasar Amor, Kabupaten Agam, sedangkan trase terbaru dipastikan tidak lagi melintasi kawasan Kubang Putih.
Andre menjelaskan, perencanaan pembangunan juga mempertimbangkan keberadaan permukiman warga. Ia menegaskan, jalur tol tidak akan membelah kampung masyarakat.
“Ndak ado kampung dibelah (tidak ada kampung yang akan dibelah),” tegasnya.
Untuk wilayah tertentu, termasuk Banuhampu, Andre menyebut pemerintah menyiapkan akses jaringan bypass, bukan menjadikan kawasan tersebut sebagai jalur utama tol. Menurutnya, penyesuaian trase dilakukan agar pembangunan tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan kondisi permukiman.
Andre mengatakan, dirinya bersama Pemprov Sumbar akan terus turun ke jorong-jorong yang terdampak untuk berdialog dengan masyarakat dan ninik mamak. Ia berharap komunikasi tersebut dapat membantu memperlancar pembebasan lahan dengan tetap mengedepankan prinsip ganti untung.
Ia juga menargetkan proses pembebasan lahan dan persiapan pembangunan seksi Sicincin–Bukittinggi dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan pengalaman ruas Padang–Sicincin.
“Kalau yang Padang–Sicincin prosesnya bertahun-tahun, kita berharap yang ini bisa diselesaikan dalam hitungan bulan. Tentu dengan dukungan semua pihak dan komunikasi yang baik dengan masyarakat,” ujarnya. (WAN)
