Langgam.id – Wacana penutupan jalan Lembah Anai kini jadi buah bibir. Jalur alternatif peninggalan Belanda pun mengemuka sebagai solusi antisipasi banjir bandang.
Jalur era Belanda itu menghubungkan wilayah pesisir Pariaman melalui Kayu Tanam menuju Tambangan di Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Jalur tersebut memiliki historis, sekaligus potensi strategis yang patut dikaji lebih lanjut sebagai alternatif konektivitas antara pesisir dan dataran tinggi.
Praktisi Geographic Information System (GIS) Sumatra Barat (Sumbar), Timtim Deby Purnasebta mengatakan, keberadaan jalur alternatif itu tak sekadar cerita turun-temurun masyarakat. Sejumlah dokumen sejarah kolonial mencatat bahwa koridor itu telah dikenal dan digunakan jauh sebelum pembangunan Jalan Lembah Anai oleh pemerintah kolonial Belanda pada dekade 1830-an.
“Secara historis memang terdapat catatan mengenai jalur yang menghubungkan wilayah pesisir Pariaman melalui Kayu Tanam menuju Tambangan di Batipuh melalui kawasan Bukit Ambacang. Jalur ini telah dikenal sebelum pembangunan Jalan Lembah Anai,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Sejumlah sumber sejarah kolonial seperti karya E.B. Kielstra dalam Sumatra’s Westkust 1819-1825 serta H.M. Lange dalam Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger ter Westkust van Sumatra menyebutkan, pada masa Perang Paderi, pemerintah kolonial Belanda berupaya mencari akses menuju pedalaman Minangkabau selain melalui jalur-jalur tradisional yang telah ada.
“Salah satu rute yang kemudian dimanfaatkan dan diperbaiki adalah jalur Kayu Tanam–Bukit Ambacang–Tambangan,” katanya.
Dalam konteks sejarah, jalur tersebut memiliki fungsi strategis sebagai koridor penghubung antara kawasan pantai barat dan dataran tinggi Minangkabau, sebelum Lembah Anai berkembang menjadi jalur transportasi utama.
Ia menilai, peristiwa galodo yang berulang di kawasan Lembah Anai menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur transportasi harus mempertimbangkan karakter bentang alam dan risiko kebencanaan, bukan hanya aspek jarak dan kemudahan akses.
“Setiap koridor transportasi memiliki risiko masing-masing. Namun koridor Kayu Tanam–Bukit Ambacang–Tambangan memiliki karakter geomorfologi dan hidrologi yang berbeda dibandingkan Lembah Anai,” katanya.
Saat ini, jalur tersebut tidak berfungsi sebagai jaringan transportasi modern. Sebagian besar wilayah yang dahulu dilalui masih berupa kawasan perbukitan dan hutan. Tidak terdapat jalan nasional maupun jalan kabupaten yang mengikuti koridor historis tersebut secara utuh.
Berdasarkan citra satelit dan data topografi modern, kawasan Bukit Ambacang hingga Tambangan masih didominasi tutupan hutan, lembah-lembah kecil, serta perbukitan yang relatif alami. Secara fisik, koridor tersebut masih dapat dikenali sebagai bentang alam, namun belum berkembang menjadi infrastruktur jalan modern.
Dari perspektif kebencanaan, Timtim menjelaskan terdapat perbedaan signifikan antara koridor Lembah Anai dan koridor Kayu Tanam–Tambangan melalui Bukit Ambacang.
Menurutnya, Lembah Anai berada pada lembah sungai besar dengan topografi yang curam. Selain itu, Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai menerima pasokan aliran dari sejumlah kawasan hulu sekaligus, yakni Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikek.
“Kondisi ini menyebabkan volume limpasan air saat hujan ekstrem menjadi sangat besar. Material batuan, kayu, sedimen, dan air dari beberapa hulu dapat terkonsentrasi pada satu koridor yang sama, sehingga meningkatkan risiko banjir bandang dan galodo,” jelasnya.
Sementara itu, koridor Kayu Tanam–Bukit Ambacang–Tambangan tidak berada pada sistem lembah sungai utama yang menerima aliran dari tiga gunung besar tersebut. Sumber alirannya lebih banyak berasal dari perbukitan lokal di sekitar kawasan.
Meski demikian, Timtim menegaskan bahwa wilayah tersebut tetap memiliki risiko bencana, terutama longsor lereng akibat karakter topografi yang berbukit. Namun, potensi akumulasi banjir bandang dalam skala besar dinilai relatif lebih rendah dibandingkan kawasan Lembah Anai.
“Ini bukan berarti kawasan tersebut bebas bencana. Risiko longsor tetap harus diperhitungkan. Namun dari perspektif hidrologi dan geomorfologi, tingkat eksposurnya terhadap ancaman galodo besar cenderung lebih rendah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti munculnya koridor Kayu Tanam–Tambangan dalam sejumlah kajian trase lanjutan pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa kawasan tersebut dinilai layak untuk dikaji lebih mendalam dari sisi topografi, kemiringan lereng, serta faktor risiko kebencanaan.
“Tentu keputusan akhir tetap berada pada hasil studi teknis pemerintah. Namun secara geografis kawasan ini menawarkan alternatif yang menarik untuk meningkatkan konektivitas antara pesisir dan dataran tinggi Sumbar,” katanya.
Dengan karakter geomorfologi dan hidrologi yang berbeda dari Lembah Anai, koridor tersebut dinilai layak menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan infrastruktur masa depan.
“Tidak mengherankan jika kawasan tersebut kembali muncul dalam berbagai kajian pembangunan infrastruktur masa kini. Selain memiliki nilai historis, koridor ini juga menawarkan alternatif yang patut dipertimbangkan dalam mendukung ketahanan infrastruktur dan konektivitas jangka panjang Sumatera Barat,” tuturnya.
Sebelumnya, wacana menutup Jalur Lembah Anai berawal dari opini tokoh pers Sumbar, Khairul Jasmi. Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar ditutup atau tidak, melainkan siapa yang dapat menjamin kawasan tersebut bebas dari ancaman galodo di masa depan. Ia menilai berbagai gagasan yang muncul, termasuk pembangunan waduk sebagai solusi permanen, perlu dikaji secara serius dan tidak hanya dilontarkan sebagai wacana tanpa dasar yang kuat. Jika memang jalur itu dianggap tidak layak lagi, maka penutupan dapat dipertimbangkan. Namun jika tetap dipertahankan, masyarakat harus siap menghadapi risiko yang terus berulang.
Dalam pandangannya, alternatif sebenarnya telah tersedia sejak lama. Khairul Jasmi mengutip tulisan Novelia Musda di Harian Singgalang (17 Desember 2025) yang mengungkap keberadaan jalur historis Kayu Tanam–Tambangan melalui Bukit Ambacang. Jalur ini bukan sekadar cerita turun-temurun, melainkan tercatat dalam berbagai sumber kolonial, termasuk tulisan EB Kielstra dan HM Lange. Pada awal abad ke-19, jalur tersebut digunakan sebagai penghubung pesisir barat Sumatra dengan pedalaman Minangkabau dan bahkan pernah dilalui pasukan Belanda untuk mengangkut artileri berat menuju wilayah Simawang.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa sebelum pembangunan Jalan Lembah Anai pada 1833, jalur Bukit Ambacang telah menjadi rute yang relatif andal. Saat melakukan survei pembangunan jalan baru di Lembah Anai, dua ahli ilmu alam Hindia Belanda, Burger dan Korthals, bahkan menyatakan kawasan itu sangat sulit, bahkan nyaris mustahil, dijadikan jalur transportasi.
Meski demikian, Gubernur Jenderal Van den Bosch tetap memerintahkan pembangunan jalan tersebut. Belakangan, koridor yang sama juga digunakan untuk pembangunan rel kereta api yang selesai pada akhir abad ke-19, sehingga jalan raya dan rel berbagi kawasan sempit yang kini sama-sama rentan terhadap bencana galodo dan longsor.
Khairul Jasmi menilai ada pelajaran penting yang terabaikan dari sejarah tersebut. Menurutnya, Lembah Anai merupakan hasil rekayasa kolonial yang dipilih karena pertimbangan militer dan ekonomi pada zamannya, sementara masyarakat lokal sebelumnya justru lebih banyak menggunakan jalur lain.
Ia juga menyoroti bahwa berbagai kajian geologi dan topografi kawasan Sumbar telah tersedia sejak abad ke-19, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan dan mitigasi bencana. Akibatnya, riset yang tersimpan dalam dokumen ilmiah selama lebih dari satu abad belum sepenuhnya menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Karena itu, Khairul Jasmi memandang usulan menghidupkan kembali jalur Kayu Tanam–Tambangan layak dipertimbangkan secara serius sebagai alternatif Lembah Anai. Ia tidak mendukung penutupan permanen secara tergesa-gesa, tetapi mengusulkan penutupan sementara sembari membuka dan menyiapkan jalur lama tersebut.
Dengan dukungan data geologi, pengalaman berulang menghadapi galodo, serta panjangnya daftar korban yang jatuh di Lembah Anai selama hampir dua abad, ia mempertanyakan alasan untuk terus bergantung pada jalur yang disebut Novelia Musda sebagai “jalur maut”. Bagi Khairul Jasmi, mungkin sudah saatnya menengok kembali pilihan nenek moyang yang dahulu lebih memilih Bukit Ambacang, karena bisa jadi di sanalah tersimpan pelajaran berharga yang selama ini diabaikan. (ICA)
