“Varschrikkalijk auto-ongeluk. Wy vernemen, dat Zondag 3 dezer, omstreeks half acht ’s avonds een autobus, die bij Rantau Berangin (in den weg van Pajakoemboeh naar Bangkinang) met de veerpont overgezet moest worden, achteruit in de Kamparrivier gereden is. Van de inzittenden verdronken 6 personen.”
“Kecelakaan mobil yang mengerikan. Kami mendapat kabar bahwa pada hari Minggu tanggal 3 bulan ini, sekitar pukul setengah delapan malam, sebuah bus yang hendak diseberangkan dengan rakit penyeberangan di Rantau Berangin (di jalan dari Payakumbuh menuju Bangkinang), meluncur mundur masuk ke Sungai Kampar. Dari para penumpang, 6 orang tewas tenggelam.”
(Sumatra-Bode, 11 November 1929)
Ada jelas? Nanti di bawah saya uraikan bagaimana kemajuan itu bergerak. Hehe, sok tahu.
Setelah beberapa kali saya menyeh-menyeh lewat tulisan, seperti ceramah, sok hebat pula, sekarang tiba saatnya mengajukan usul. Saran.
Sesuai namanya, diterima atau tidak, bukan urusan saya pula. Kepada siapa dialamatkan? Salingkuang sasak, siapa saja. Usul ini terutama tentu untuk kapalo arak lapau simpang, inyiak kapalo koto, mamak kapalo banda, etek tapi pincuran lakuak.
Begini ketua.
Pertama, jangan terlalu berharap pada pusat, sebab Indonesia luas. Banyak yang akan diurus, terima jatah kita. Namun, harus ada ikhtiar, sesuai kaji kita di surau. Panjek kalau bisa, jika tidak juluak. Kalau panggalan pendek, pasrah saja. Dana pusat itu, bukan kelapa hibrida.
Karambia randah yang memetiknya bisa dijangkau, sambil salto pun oke. Dana pusat akan turun jika proposal yang diajukan menggigit. Lobi jangan lupa, namanya diplomasi karupuak sanjai. Tapi, jangan karupuak ke karupuak saja, cabik usus bapak-bapak kita nanti.
Itu soal pusat daerah. Sekarang yang kedua, tentang kita-kita lagi. Sebelum usul saya keluarkan, baik kita tengok dulu buku pegangan pemprov. Namanya RPJMD 2025-2029, berlaku sampai 2030. Visinya gagah, Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan. Prioritasnya delapan, yakni pendidikan merata dan kesehatan berkualitas, lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau, nagari sebagai basis kemajuan, Sumbar pusat perdagangan Indonesia bagian barat, infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana, kehidupan beradat berbasis agama, pariwisata dan UMKM, serta pemerintahan yang bersih. Untuk 2027 ditambah pula Nagari Creative Hub. Bagus semua, tak ada yang salah. Kurang apa lagi coba.
Adilnya, yang jalan kita akui. Rapornya tertib. Serapan anggaran 2025 tinggi, WTP pula dari BPK. Nagari Creative Hub sudah menyala di Sikalang Sawahlunto, di Pangian Lintau Buo, dagangan nagari masuk Shopee dan TikTok. Ini kan lompatan. Kalau semua nagari begini, berkilat kening anak nagari dibuatnya.
Tanam padi melonjak. Bagus. Tapi, itu baru beberapa titik dari seribu lebih nagari dan rapor tertib bukan periuk berisi. Tentu tak bisa sekali jadi seperti semalam membuat candi. Walau mantun, pertumbuhan 2025 malah turun, tinggal 3,37 persen, dihantam bencana pula di ujung tahun. Rapor bagus, periuk atau sumpik belum.
Lalu dengarkan kata Ketua DPRD di Musrenbang April lalu, ruang fiskal kita makin sempit, sementara bekas bencana 2025 belum selesai diperbaiki. Artinya, cita-cita delapan, uangnya untuk empat. Dan, dari delapan prioritas itu, tambang emas rakyat tak disebut sepatah pun, padahal di sana nyawa melayang tiap tahun. Pusat perdagangan Indonesia bagian barat pula cita-citanya, sementara Teluk Bayur masih ramai oleh camar. Dokumen di rak, lapau kita di simpang.
Hitung-Hitungan Lapau
Nah ini soal tol. Ada yang berkata, tol bukan solusi. Suai saya. Yang solusi infrastruktur jalan. Itu benar sekali, ketua. Trotoar saja rusak. Jalan di Tanah Datar itu, banyak rusak menahun. Kan kita tak makan infrastruktur toh. Di tengah situasi sepi melompong hari alang di pesawangan itu, muncul jalan tol. Lalu ketua berkata, tol bukan solusi. Mantap. Mangecek se, manulis se. Skor 1-1.
Tapi, sebelum usul dideretkan, mari berhitung dulu, hitung-hitungan lapau. Ambil satu contoh saja, jalan kita ke Pekanbaru.
Jalan itu punya riwayat tiga zaman. Pertama, zaman sungai, sebelum ada pelayangan. Belum ada jalan raya, Kampar itulah jalannya. Koran Belanda merekam zaman itu.
“Duitsche vluchtelingen te Padang. Het Pad. Hdbld. deelde, naar men zich herinnert, mede, dat drie Duitsche krijgsgevangenen, die tijdens den opstand te Singapore zich aan de zijde der Britsch-Indische troepen schaarden, met een groote prauw naar de kust van Indragiri overstaken en dwars door Sumatra op weg waren naar Padang. Het blad bericht thans dat niet 3, maar 4 vluchtelingen 5 Maart uit Padang-Pandjang te Padang arriveerden. Het blad vernam, dat zij aan boord van een chineesche jonk de kust van Sumatra bereikten, waarna zij met een gehuurd stoombootje de Kamparrivier opvoeren. Niet ver van Bangkinang werden zij door een detachementscommandant van de gewapende politie aangehouden, die hen naar Pajakoemboe bracht, vanwaar zij per trein te Padang arriveerden.”
“Pelarian-pelarian Jerman di Padang. Padangsch Handelsblad, sebagaimana orang ingat, pernah mengabarkan bahwa tiga tawanan perang Jerman, yang pada waktu pemberontakan di Singapura memihak pasukan Britania-India, menyeberang dengan sebuah perahu besar ke pantai Indragiri dan tengah menempuh jalan memotong Sumatra menuju Padang. Surat kabar itu kini memberitakan bahwa bukan 3, melainkan 4 orang pelarian yang tiba di Padang pada 5 Maret dari Padang Panjang. Surat kabar itu memperoleh kabar bahwa mereka mencapai pantai Sumatra dengan menumpang sebuah jung Tionghoa, lalu dengan kapal uap kecil sewaan mereka mudik menyusuri Sungai Kampar. Tidak jauh dari Bangkinang mereka ditahan oleh seorang komandan detasemen polisi bersenjata, yang membawa mereka ke Payakumbuh, dan dari sana mereka tiba di Padang dengan kereta api.”
(De Sumatra Post, 19 Maret 1915)
Era kedua, zaman pelayangan. Sejak jalan raya Riau-Sumatera Barat dibuka 1929, ke Pekanbaru orang mesti dua kali naik rakit menyeberangi Kampar, di Rantau Berangin dan di Danau Bingkuang. Bus malam antre di tepi sungai, rakit oleng dilindas mobil pertama yang naik, perjalanan sehari semalam. Rakit itu pernah pula menelan korban. Sumatra-Bode 11 November 1929 memberitakan, Minggu malam 3 November sebuah bus yang hendak diseberangkan di Rantau Berangin meluncur mundur masuk Kampar, enam penumpangnya tenggelam.
Ketiga, zaman jembatan. Era pelayangan tamat 2 Mei 1974, ketika Presiden Soeharto meresmikan Jembatan Rantau Berangin, dua jam sesudah rakit menjalankan tugas terakhirnya membawa Gubernur Harun Zain menyeberang. Koran masa itu mencatat dengan bangga, dengan selesainya jembatan, Padang-Pekanbaru kini dapat ditempuh tujuh jam. Camkan angka itu. Tujuh jam, kemajuan besar 1974. Lima puluh tahun kemudian, Padang-Pekanbaru lewat jalur yang sama masih tujuh sampai sembilan jam, Google Maps dan Kementerian PU sama hitungannya.
Setengah abad merdeka membangun, bukannya makin cepat, malah bisa lebih lama dari 1974.
Sebab rakit boleh berganti jembatan, tapi jalannya sendiri masih jalan Belanda. Kelok Sembilan buatan 1908-1914 itu lebarnya hanya lima meter, tikungannya terlalu tajam sehingga truk gandeng dan trailer sama sekali tak bisa lewat. Truk bermuatan gagal menanjak, macet mengular berjam-jam. Saya pernah menulis bahwa penting dibangun Kelok Sembilan, sebelum jalan layang itu dibangun. Dan, akhirnya dibangun, bukan karena saya menulis, namun memang perlu. Sepuluh tahun mengerjakannya, Rp600 miliar biayanya, diresmikan 2013. Saya masih ingat, waktu itu ada yang protes, untuk apa uang sebanyak itu, waktu yang terpangkas cuma sekitar dua puluh menit. Ada pula yang memuji.
Kini kita tahu siapa yang benar. Yang dibeli Rp600 miliar itu bukan dua puluh menit, tapi kapasitas. Truk gandeng yang seratus tahun tak bisa lewat, jadi bisa lewat. Zaman berikutnya, ya tol yang sedang kita tunggu ini. Tiap zaman ada yang mencemooh, tiap zaman pula terbukti jalanlah yang mengubah nasib.
Pergerakan tampak jelas jika mau menunduk sekejap. Zaman pelayangan usai, warga bersyukur karena Padang ke Pekanbaru hanya tujuh jam. Sebelum ada pelayangan? Sudah terbaca tadi, sungai itulah jalannya. Setelah itu jalan diperancak, waktu tempuh kian berkurang.
Apalagi kalau ada tol, makin berkurang. Percaya sama saya, keluar urat leher berteriak menolak, pembangunan pasti jalan, walau agak lambat. Bukan untukmu, ketua, namun untuk generasi baru yang sedang dalam buaian. Eee, yang sedang di SD.
Ketua, begini perbandingan lama perjalanan Padang ke Pekanbaru dari zaman ke zaman. Sebelum ada pelayangan, orang mudik Sungai Kampar, hitungannya berhari-hari. Setelah jalan dan pelayangan dibangun 1929, sehari semalam, itu pun kalau tak antre panjang di tepi sungai. Di zaman Orde Baru, begitu jembatan selesai 1974, tujuh jam, dan orang bersorak. Sekarang, lima puluh tahun kemudian, tujuh sampai sembilan jam, kerap malah lebih lama dari zaman jembatan itu baru diresmikan. Jika tol tembus, tiga sampai empat jam. Bacalah deret itu pelan-pelan. Dari berhari-hari ke sehari semalam, dari sehari semalam ke tujuh jam, semua lompatan besar itu buah keputusan membangun. Yang setengah abad terakhir jalan di tempat, itu buah keputusan menunda.
Truk sayur dari Padang Luar ke Pekanbaru lewat Pangkalan menempuh lebih kurang 215 kilometer, enam jam kalau nasib baik. Ongkos operasinya sekitar Rp970 ribu sekali jalan. Dari Alahan Panjang lebih jauh lagi, 320 kilometer, delapan setengah jam, hampir Rp1,5 juta. Kelak jika tol Padang-Pekanbaru tembus, ongkos tunai justru naik sedikit, sebab tarif tol untuk truk ratusan ribu rupiah. Jadi jangan berharap tol menghemat solar. Yang dihemat tol adalah jam.
Dan bagi sayur, jam adalah segalanya. Pasar induk Pekanbaru hidup pukul tiga dini hari. Truk yang tiba pukul tiga dapat giliran pertama ditawar toke, harga bagus, pilihan pembeli banyak. Yang tiba pukul enam kebagian sisa. Baru sesudah itu urusan layu. Maka letak pintu tol pun jadi soal hidup mati. Kabarnya di Canduang atau di Piladang. Bagi petani Agam dan Solok, beda keduanya hampir satu jam. Satu jam itu, umur bawang juga.
Sekarang soal jalan Pangkalan itu sendiri. Saya hitung dari berita lima tahun terakhir, sedikitnya sepuluh kali jalan itu putus atau lumpuh, sembilan di antaranya menumpuk pada 2023 sampai 2025. Yang paling singkat sepuluh jam, longsor di Kelok Sembilan September tahun lalu. Yang paling lama di Tanjung Alai penghujung 2024. Jalan jebol, truk dilarang lewat delapan hari penuh, dipaksa memutar lewat Kiliran Jao, dan lalu lintas baru benar-benar normal hampir lima puluh hari kemudian. Desember 2023 lebih ngeri lagi, tiga puluh titik longsor sekaligus menerjang Pangkalan, badan jalan terban, satu nyawa melayang. Itulah urat nadi kita. Sekali putus bisa semalam, bisa pula sebulan lebih sopir hafal jalan memutar.
Belum lagi yang bukan truk, tapi pasutri dengan anak kecil. Orang pergi baralek. Takziah. Raun. Macamlah, ramai bukan buatan. Itu baru yang lewat, bagaimana dengan penduduk sepanjang jalan. Kita berbangsa bernegara, berprovinsi satu sama lain saling butuh.
“Jan mengecek se kok sawah angku kanai baa?” Hayo. Terduduk saya dibuatnya. Memang kalau kambiang dalam parak, panjang janggutnya, hatinyo nan anggak, banyak sebutnya. Alasan.
Dan jalan itu bukan jalan lengang. Kajian teknik mencatat pada jam sibuk ia sudah terisi hampir 80 persen kapasitasnya, kendaraan merayap 30 kilometer sejam, tingkat pelayanannya kelas D. Tiap Jumat sore ribuan mobil pelancong Pekanbaru mengalir ke Bukittinggi lewat jalur yang sama, taksiran saya dari data tol tiga sampai lima ribu kendaraan. Hotel di bawah Jam Gadang akhir pekan terisi 70 sampai 80 persen, tamunya sebagian besar orang Riau. Pengurus perhotelan sendiri mengakui, tahun ketika jalan sering putus, hunian ikut tertekan. Jadi jalan itu urat nadi dua arah. Sayur dan telur kita mengalir ke timur, uang wisatawan mengalir ke barat. Sekali Pangkalan longsor, yang rugi bukan sopir truk saja, tapi juga resepsionis hotel di Bukittinggi.
Berapa besar yang dipertaruhkan di jalan itu? Kabupaten Solok saja menghasilkan 188 ribu ton bawang merah setahun, data BPS, salah satu yang terbesar di Indonesia. Kalau diangkut truk lima ton, itu seratus truk setiap hari mencari pasar, dan pasar terbesarnya di timur sana. Belum kubis dan kentang Alahan Panjang, belum telur Mungka yang menghidupi warung-warung Pekanbaru dan Jambi. Semua kekayaan itu digantungkan pada jalan selebar tujuh meter yang menempel di tebing.
Sekarang naikkan hitungannya ke tingkat provinsi. Penopang utama ekonomi Sumbar tetap pertanian, 22 persen. Perdagangan 17 persen. Dan industri pengolahan? Hanya 8,5 persen, tak sampai separuh rata-rata nasional yang 19 persen, malah cenderung menurun kata ekonom Unand. Ekspor kita pun bertelur satu, 85 persen minyak sawit. Dapur kita ada, tapi dangkal, berhenti di kuali pertama. Sawit berhenti di minyak mentah, bawang dijual bulat, emas keluar tanpa cap. Nilai tambahnya dinikmati kuali orang lain. Maka jangan heran ekonomi Riau kini lebih tiga kali lipat ekonomi kita, dan pertumbuhan kita terendah kedua se-Sumatera.
Ekonom menghitung penopang pertumbuhan dengan empat kaki, yakni belanja rumah tangga, investasi, industri, dan ekspor. Sumbar berdiri di satu kaki saja, belanja rumah tangga, itu pun disangga kiriman rantau. Kiriman rantau menyalakan periuk, bukan membangun pabrik. Investasi ada, tapi boros. Menurut paparan pemprov sendiri, setiap tujuh rupiah modal yang masuk hanya melahirkan satu rupiah pertumbuhan. Daerah yang sehat cukup empat rupiah. Tiga rupiah bedanya menguap entah ke mana. Mencari ke mana menguapnya, itulah pekerjaan rumah kita yang sebenarnya.
Perdalam Kuali
Nah, biar terasa ilmiah-ilmiahnya, dari hitungan itu saya deretlah usulan. Seperti ini.
Perdalam kuali, jangan tambah kuali baru. Pilih dua tiga komoditas yang sudah terbukti, sawit, kakao, kopi, bawang. Lalu olah sampai tingkat dua, tingkat tiga. Sawit jangan berhenti di minyak mentah, bawang Solok jadikan bawang goreng dan pasta, kopi jangan pergi sebagai biji. Jangan sepuluh komoditas sekaligus, itu penyakit lama. Semua kuali menyala, tak satu pun mendidih.
Lalu tanah ulayat, jangan dibiarkan jadi lahan beku. Nenek moyang mewariskan tanah itu untuk basis ekonomi anak cucu, bukan untuk merimba. Buat korporasi nagari yang profesional, bagi hasil yang jelas, hitam di atas putih. Kalau ragu, tanya mamak. Kalau mamak ikut ragu, nah itulah sebenar masalah kita. Ingat pula, investor tak takut gunung, investor takut ketidakpastian.
Berikutnya kawasan industri. Padang Industrial Park itu 300 hektare, isinya masih angin. Tak usah muluk, aktifkan dulu 50 hektare, cari satu penyewa jangkar. Satu saja yang besar, yang lain akan mengekor. Gula-gulanya kita punya, panas bumi, air, matahari. Industri hijau sedang dicari orang sedunia. Dengan begitu Teluk Bayur akan hiruk-pikuk oleh kapal, barulah pantas kita bicara pusat perdagangan Indonesia bagian barat itu.
Kemudian amankan urat nadi tadi. Kawal tol Padang-Pekanbaru sampai tembus, perjuangkan pintu tol yang dekat ke sentra sayur, bereskan jalan dari Alahan Panjang dan Padang Luar.
Setiap jam yang dihemat di jalan langsung menjelma jadi harga di pasar induk dan kamar terisi di Bukittinggi.
Kemudian anak kita. Sarjana Sumbar nomor dua terbanyak di Indonesia, 18 persen. Tapi, banyak yang kerjanya menunggu, sibuk dengan gawai. Sia-sia gelar kalau begitu. Alihkan ke vokasi, kawinkan sekolah dengan industri yang nyata, pengolahan hasil, logistik, tambang rakyat. Jangan suruh beternak kuda anak yang ahli beternak itik.
Lalu perantau. Belokkan kiriman rantau dari periuk ke pabrik. Beri perantau tempat menanam yang jelas, saham korporasi nagari, unit koperasi. Pulang basamo yang meriah itu lengkapilah dengan pulang bainvestasi. Kalau tidak, rendang habis, kenangan tinggal, uangnya ikut pulang ke Jakarta. Rugi kita.
Satu lagi, sanitasi. Ini tak gagah dibicarakan di seminar, tapi sanitasi kita termasuk terendah nasional, bertahun-tahun begitu. Sanitasi buruk, biaya kesehatan naik, produktivitas turun, investor lari. Sederhana saja hitungannya. Investor melihat kampung yang tertata dulu, baru melihat insentif pajak.
Berikut tentang tambang emas ilegal. Ilegal itu kan karena tak ada izin. Sudah diurus tapi rumit, lebih rumit dari urusan BPJS dan pajak. Jadi, diangsur-angsur saja dulu menambang.
Sekarang cara mengelolanya saya sarankan seperti ini.
Kawal WPR yang sudah diusulkan gubernur ke pusat itu sampai keluar, belasan ribu hektare. Jangan sampai suratnya menguning di laci Jakarta. Sesudah itu, penambang jangan sendiri-sendiri, wadahkan dalam koperasi nagari. Koperasi itulah yang pegang izinnya, IPR, bukan cukong. Cukong pandainya mengirim ekskavator lalu mengambil untung, tanggung jawab ditinggalnya di lubang.
Lalu ajak Antam masuk. Tapi, Antam tak usah menambang, cukup berkantor di Padang. Antam menata. Beri SOP, teknologi, pelatihan keselamatan, lalu wajib membeli semua emas koperasi dengan harga patokan dunia. Panjang lebar sudah saya tuliskan akhir Mei lalu, judulnya Antam Sebagai Pengatur, Bukan Operator. Antam sedang kekurangan emas di tanah, umur tambangnya tinggal hitungan tahun. Kita punya emas, dia punya pasar. Kok tak juga bertemu, aneh namanya.
Dari setiap gram yang dijual resmi, potong sedikit untuk BPJS penambang dan dana reklamasi. Selama ini kalau lubang runtuh, keluarga korban hanya dapat air mata. Dengan jalur resmi, royalti masuk, pajak masuk, cukong tersingkir sendiri sebab harga resmi lebih baik. Tak perlu razia tiap bulan yang ujungnya polisi tembak polisi pula. Dan camkan ini. Ekonomi yang sudah berjalan tapi tak masuk pembukuan itu pertumbuhan gratis. Tinggal diresmikan, tanpa modal baru.
Terakhir, satu syarat di atas semuanya, konsistensi. Usul-usul ini pekerjaan sepuluh tahun, bukan lima. Kalau tiap gubernur baru mengganti resep, semua kuali tak pernah mendidih. Uang kita, kata Ketua DPRD sendiri, cukupnya untuk empat cita-cita. Maka lebih baik empat dikerjakan tuntas daripada delapan jadi slogan.
Nah itulah dia. Agak berat memang. Menyeh-menyeh, nyinyir, sok mantap sok hebat, itu gaya saya saja. Lebih baik sebenarnya daripada mencaci-maki secara fisik di medsos ketika kita tak suka komentar seseorang.
Jadi bagaimana? Menulis memang gampang, cobalah berhenti dan berbuat sesuatu, kalau bisa. Cobalah menulis oleh bapak kalau memang gampang, biar saya yang bertanam kopi. Sudah, hampir setahun pula usianya. Subur. Dua hektare saja. Rp 6 ribu bibit sebatang, enam ribu batang. Sudah juga, rumah gadang baru, sudah saya bangun. Dua sekali jadi. Adat? Sejak SD saya belajar. Ini semua saya sebut untuk motivasi saja, sekaligus membangga-banggakan badan, mendahului cemooh orang, lebih baik saya mencemooh diri sendiri dulu.
“Bara kanai rang kadai,” ketua bertanya.
“Apo se?”
“Kopi sangah, kok stang, goreang ciek.”
“Nan patang bayia kini?”
“Alun, tagak pena lu.”
Lapau simpang sudah sepi. Ketua sebagai kapalo arak cigin.
Kabarnya, bini ketua sakit. Cilaka 12, BPJS kartunya mati pula.
*Penulis: Khairul Jasmi (Penulis Novel Biografi Tokoh-tokoh Minangkabau)
