LANGGAM.ID— Di tengah korban galodo menanti rumah baru, masyarakat terdampak masih menaiki rakit akibat jembatan putus karena banjir, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk memoles ruang kerja hingga rumah dinas kepala daerah.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026, Pemprov mengalokasikan sejumlah anggaran untuk perbaikan, renovasi hingga pemeliharaan bangunan di lingkup pemerintahan. Seperti anggaran untuk pengecatan rumah dinas gubernur senilai Rp200 juta, kemudian pemasangan lantai granit di lobby utama Kantor Gubernur Rp400 juta, lalu renovasi penggantian atap auditorium gubernur dengan anggaran Rp370 juta.
Pemprov juga menyiapkan anggaran Rp170 juta untuk perbaikan drainase di belakang rumah dinas gubernur. Bahkan juga ada anggaran pembuatan pos satpam di bagian belakang komplek gubernur Rp160 juta. Selain renovasi, juga anggaran untuk pemeliharaan istana gubernur Rp200 juta, anggaran pemeliharaan taman gubernur Rp150 juta.
“Anggaran ini merupakan kebutuhan pemeliharaan rutin dan pelayanan publik yang berada dalam tanggung jawab Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Festika Andayani kepada langgam.id, Jumat (29/5/2026).
Festika menyampaikan sejumlah pertimbangan pemerintah provinsi menganggarkan proyek renovasi di lingkup kantor gubernur tersebut. Seperti pemasangan granit di lobby utama gubernur senilai Rp400 juta, dengan pertimbangan lantai ruang pertemuan tersebut hanya dilapisi karpet dengan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi.
Selama ini, Biro Umum harus mengeluarkan biaya Rp19 juta untuk mencuci karpet seluas 355 meter persegi tersebut. Menurut Festika, karpet tersebut minimal harus dicuci sekali dalam tiga bulan. Ia menilai dengan pemasangan granit di lobby utama gubernur tersebut merupakan efisiensi untuk jangka panjang.
Ia juga menjelaskan terkait anggaran renovasi auditorium kantor gubernur sebesar Rp370 juta yang diajukan lantaran kondisi atap bangunan tersebut telah bocor. Menurutnya, atap auditorium tersebut sudah berusia tua 17 tahun lebih tidak pernah diganti. Akibatnya, atap bangunan itu bocor, beberapa titik plafon juga ikut terdampak rusak.
“Kondisi cuaca ekstrem pada akhir 2025 memperparah keadaan bangunan hingga menyebabkan kemiringan plafon yang dinilai membahayakan pengguna gedung,” tutur Festika.
Ia menambahkan auditorium itu selama ini dipakai untuk kegiatan pemerintah dengan peserta 100 sampai 200 orang dan juga digunakan organisasi maupun kegiatan pendidikan.
“Pemerintah menilai pembenahan perlu segera dilakukan demi keamanan dan keselamatan publik,” imbuhnya.
Sementara itu, Festika menambahkan, untuk biaya pemeliharan yang mencapai ratusan juta rupiah merupakan anggaran rutin dengan ketentuan dilaksanakan jika terjadi kerusakan atau perbaikan di tahun berjalan.
Anggaran pemeliharan yang menjadi sorotan tersebut yaitu pemeliharaan rumah dinas gubernur Rp100 juta, pemeliharaan istana gubernur Rp200 juta, pemeliharaan taman gubernur Rp150 juta, dan pemeliharaan taman kantor gubernur Rp100 juta.
“Istana gubernur merupakan gerbang utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga harus dipastikan dalam kondisi baik karena sering menerima kunjungan pemerintah pusat,” terang Festika.
Kolam Ikan dan Gazebo di Rumah Dinas Wagub
Alokasi anggaran untuk perbaikan ataupun renovasi juga menjadi sorotan ditemukan pada rumah dinas wakil gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy. Beberapa diantaranya yaitu pembuatan gazebo serta kolam ikan sebagai dekorasi di rumah temu Vasko dengan nilai anggaran sebesar Rp100 juta.
Pelaksanaan anggaran tersebut dibagi dalam dua mata anggaran, yaitu Rp50 juta untuk pembuatan gazebo, serta Rp50 juta untuk kolam ikan. Alokasi anggaran ini juga masih masuk di bawah Biro Umum Pemprov Sumbar.
