Langgam.id – Seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat pengendalian dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di daerah masing-masing. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memastikan penyaluran solar dan pertalite subsidi tepat sasaran serta mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan.
Penandatanganan komitmen tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (4/6/2026).
Mahyeldi mengatakan pengawasan distribusi BBM subsidi membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah karena persoalan yang terjadi di lapangan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi atau aparat penegak hukum.
Menurut dia, berbagai persoalan seperti antrean panjang kendaraan di SPBU hingga dugaan penyalahgunaan BBM subsidi memerlukan pengawasan yang lebih terintegrasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
“Pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing. Karena itu, kami mendorong seluruh daerah memperkuat pengawasan agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” kata Mahyeldi.
Selain menandatangani kesepakatan bersama, para kepala daerah juga menyatakan kesiapan menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP.
Dalam instruksi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi, termasuk melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan BBM di wilayah masing-masing.
Mahyeldi menilai langkah tersebut penting untuk menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak sekaligus menekan berbagai praktik penyalahgunaan yang berpotensi merugikan negara.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar Helmi Herianto mengungkapkan masih ditemukan sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.
Beberapa modus yang teridentifikasi antara lain penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi dengan tangki berkapasitas lebih besar, penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan dokumen kendaraan, hingga pemanfaatan kendaraan tanpa mesin untuk memperoleh tambahan kuota pembelian BBM subsidi.
Menurut Helmi, praktik tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi distribusi BBM subsidi dan berpotensi memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, aparat kepolisian, dan instansi terkait terus memperkuat pengawasan melalui inspeksi lapangan, digitalisasi sistem distribusi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi.
Melalui komitmen yang telah ditandatangani bersama, pemerintah berharap distribusi BBM subsidi di Sumatera Barat dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (HER)
