Langgam.id — Menjelang pelaksanaan groundbreaking pembangunan Sekolah Rakyat (SR), Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung kesiapan lokasi pembangunan di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Selasa (25/8/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Eka Putra didampingi Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra serta sejumlah pejabat terkait.
Bupati Eka Putra mengatakan, berbagai persiapan pembangunan Sekolah Rakyat terus dilakukan, termasuk penyediaan akses jalan menuju lokasi.
“Alhamdulillah, untuk persiapan groundbreaking, akses jalan dari jalan utama menuju lokasi Sekolah Rakyat dengan lebar tujuh meter dan panjang sekitar 1.600 meter sudah selesai pembebasan lahannya. Saat ini proses pembangunannya juga sudah mulai dilakukan,” ujar Eka Putra.
Selain akses jalan, penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat juga telah rampung. Lahan seluas sekitar 23 hektare tersebut merupakan hibah dari keluarga besar Doni Oskaria, yang saat ini menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara.
Eka Putra menyampaikan apresiasi atas hibah lahan tersebut. Menurutnya, lahan itu selanjutnya diserahkan untuk dilakukan perencanaan pembangunan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial.
“Alhamdulillah, keluarga besar Bapak Doni Oskaria telah menghibahkan lahan seluas 23 hektare kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan ini kemudian kami serahkan untuk dilakukan perencanaan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial,” katanya.
Ia menyebutkan, perencanaan pembangunan saat ini telah dilakukan, termasuk penyusunan desain dan gambar bangunan yang disesuaikan dengan kondisi serta luas lahan yang tersedia.
Sekolah Rakyat di Tanjung Alam nantinya diproyeksikan menjadi salah satu Sekolah Rakyat terbesar di Indonesia. Kawasan tersebut tidak hanya dilengkapi ruang belajar, tetapi juga berbagai fasilitas penunjang seperti asrama siswa dan guru, fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan, tempat ibadah serta kantin.
Eka Putra menjelaskan, seluruh kebutuhan pendidikan siswa nantinya ditanggung pemerintah. Siswa tidak dikenakan biaya untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
“Anak-anak yang bersekolah di sini nantinya tidak dikenakan biaya. Semuanya ditanggung pemerintah, mulai dari pakaian, perlengkapan sekolah seperti buku dan kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, penerima manfaat utama Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Jika masih terdapat kuota, peserta didik dari kategori desil 3, 4, dan 5 dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Kementerian Sosial.
Saat ini, Pemkab Tanah Datar bersama Kementerian Sosial juga tengah mempersiapkan tenaga pendidik dan melakukan pendataan calon siswa yang memenuhi persyaratan, mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra mengapresiasi dukungan masyarakat, khususnya warga Nagari Tanjung Alam, dalam persiapan pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia mengatakan, tersedianya lahan sekitar 23 hektare tidak terlepas dari dukungan tokoh masyarakat dan para pemilik lahan. Begitu pula dengan penyediaan akses jalan menuju lokasi pembangunan.
“Begitu juga dengan akses jalan menuju lokasi Sekolah Rakyat. Ini tentu berkat dukungan dan kerja sama seluruh pihak sehingga persiapannya dapat kita tuntaskan,” kata Anton.
Ia berharap dukungan masyarakat terus diberikan hingga pembangunan Sekolah Rakyat selesai dan nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat Tanah Datar, khususnya dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. (HER)
