Langgam.id — Pemerintah Kabupaten Agam masih membutuhkan tambahan sekitar 8 hektare lahan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda daerah itu pada 2025 lalu.
Kebutuhan lahan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Lahan Hunian Tetap yang difasilitasi Kantor Staf Presiden (KSP) secara daring dari Ruang Rapat Bupati Agam, Jumat (19/6/2026).
Bupati Agam Benni Warlis mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 4 hektare di Nagari Dama Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, untuk pembangunan 280 unit rumah bagi korban bencana. Selain itu, lahan untuk pembangunan 48 unit rumah juga telah tersedia di Kecamatan Palembayan.
Meski demikian, kebutuhan lahan secara keseluruhan masih belum terpenuhi sehingga pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi bersama pemerintah pusat.
“Kami telah mengajukan permohonan pemanfaatan lahan eks HGU PT Inang Sari melalui Kantor Staf Presiden dan Kementerian ATR/BPN. Prosesnya sudah berjalan, namun kami masih menunggu penetapan agar pembangunan hunian tetap dapat segera dimulai,” kata Benni.
Menurut dia, lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Inang Sari menjadi salah satu opsi paling memungkinkan karena lokasinya relatif dekat dengan kawasan terdampak bencana, yakni sekitar 25 kilometer dari lokasi asal warga.
Selain untuk pembangunan hunian tetap, kawasan tersebut juga direncanakan mendukung pembangunan fasilitas publik lainnya, termasuk Sekolah Rakyat dan sarana pendukung kawasan permukiman baru.
Benni menjelaskan, percepatan pembangunan huntap menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar warga terdampak saat ini masih menempati hunian sementara (huntara) maupun menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) dari pemerintah.
Meski kebutuhan dasar para penyintas telah terpenuhi, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat segera menempati rumah permanen agar aktivitas sosial dan ekonomi mereka kembali normal.
“Pembangunan hunian tetap menjadi prioritas karena masyarakat membutuhkan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak. Kami berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat proses penyediaan lahan,” ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Irnash Ahmady, menegaskan pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap percepatan relokasi dan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera Barat.
Menurut dia, arahan Presiden menekankan agar masyarakat terdampak bencana tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
“Arahan Presiden sangat jelas, masyarakat jangan terlalu lama berada di hunian sementara. Karena itu seluruh proses penyediaan lahan dan pembangunan huntap harus didorong agar dapat berjalan lebih cepat,” kata Irnash.
Dalam waktu dekat, tim Kantor Staf Presiden bersama kementerian terkait dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan ke Sumatera Barat untuk memastikan kesiapan lahan dan mempercepat penyelesaian berbagai kendala administrasi yang masih dihadapi daerah. (HER)
