LANGGAM.ID– Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Barat atau Walhi Sumbar menyoroti alokasi APBD provinsi 2026 untuk renovasi dan pengadaan fasilitas bagi kepala daerah. Hal ini menunjukkan arah politik anggaran Sumbar tidak berpihak kepada rakyat dan lingkungan hidup.
Direktur Walhi Sumbar Tommy Adam mengatakan, di tengah meningkatnya krisis ekologis, ancaman krisis iklim, serta penderitaan ribuan korban bencana yang masih berjuang memulihkan kehidupan mereka, pemerintah justru mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk berbagai fasilitas pejabat.
Berdasarkan data yang beredar dalam dokumen pengadaan pemerintah dan pemberitaan media, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp470 juta untuk renovasi rumah dinas gubernur, Rp298,5 juta untuk renovasi ruang kerja Wakil Gubernur Sumatera Barat, Rp250 juta untuk pembangunan sumur bor rumah dinas wakil gubernur, serta Rp162,8 juta untuk pengadaan berbagai fasilitas rumah dinas seperti mesin espresso, AC standing, microwave, dispenser, coffee maker, dan perlengkapan lainnya.
“Total anggaran tersebut mencapai sekitar Rp1,18 miliar, dan anggaran lainnya yang tak masuk akal,” ujar Tommy, Kamis (18/6/2026).
Di saat yang sama, kata Tommy, masyarakat Sumatera Barat masih menghadapi berbagai persoalan lingkungan hidup yang semakin serius. Banjir, Banjir Bandang, longsor, abrasi pantai, kerusakan daerah aliran sungai, hilangnya tutupan hutan, pencemaran akibat pertambangan, hingga konflik pengelolaan sumber daya alam terus mengancam ruang hidup masyarakat.
Tommy mengatakan, salah satu penyebab bencana ekologis pada Tanggal 27 November 2025 lalu adalah kerusakan hutan pada kawasan hulu. Di Hulu DAS Aia Dingin Kota Padang ditemukan sedikitnya 25 Titik ilegal logging pada kawasan hutan lindung dan hutan konservasi Suaka Margasatwa Bukit Barisan.
Ia menambahkan, penyintas bencana sampai hari ini masih tinggal di hunian sementara.
Kondisi tersebut diperparah oleh dampak krisis iklim, sepanjang periode 2003 hingga 2016, Sumatera Barat telah kehilangan sekitar 732 hektar daratan akibat abrasi pantai yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang.
Di sejumlah wilayah pesisir, Tommy menambahkan, seperti Pantai Air Manis Kota Padang, abrasi telah menghancurkan rumah warga, mengancam permukiman, dan mengurangi ruang hidup masyarakat pesisir.
“Masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Air Manis harus tinggal dengan kekhwatiran setiap saat karena dapurnya sudah hanyut dihantam ombak,” ujarnya.
Sementara tak ada upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah baik Pemko Padang dan pemrov Sumbar. Di tempat lain Samsinar (66 tahun) yang berdomisili di Asam Pulau Padang Pariaman,
Selain kehilangan rumah, warga terdampak bencana juga sumber penghasilan seperti sawah dan sebagainya. Sementara itu, kepastian untuk hunian tetap masih belum ada kepastian meski korban bencana sudah menempati huntara lima bulan pascabencana.
Bagi Walhi kata Tommy, kondisi saat ini merupakan gambaran nyata wajah krisis ekologis di Sumatera Barat. Bencana tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga menghancurkan sumber penghidupan masyarakat.
“Saat korban bencana mempertanyakan di mana mereka akan tinggal, pemerintah justru menganggarkan ratusan juta rupiah untuk renovasi rumah dinas, renovasi ruang kerja, pembangunan sumur bor rumah dinas, serta berbagai fasilitas penunjang kenyamanan pejabat,” katanya.
Walhi Sumatera Barat menilai belanja fasilitas pejabat di tengah krisis ekologis menunjukkan distorsi prioritas anggaran, ketidakadilan fiskal, dan sikap nirempati terhadap masyarakat terdampak bencana ekologis.
“Pemerintah sedang menunjukkan bahwa kenyamanan elite lebih penting daripada keselamatan rakyat dan pemulihan lingkungan,” kata Tommy.
Padahal, Tommy mengatakan, Sumatera Barat membutuhkan biaya yang besar untuk pemulihan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, perlindungan kawasan pesisir yang terancam abrasi, penguatan mitigasi bencana, pemulihan ekonomi korban bencana, serta pengawasan terhadap aktivitas perusakan lingkungan yang semakin masif.
Walhi Sumbar mendesak Gubernur Sumatera Barat dan DPRD Sumatera Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja-belanja yang tidak memiliki urgensi langsung bagi kepentingan publik.
Anggaran tersebut kata Tommy, seharusnya dialihkan untuk pemulihan korban bencana, pembangunan hunian tetap, rehabilitasi lingkungan hidup, perlindungan wilayah pesisir, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin meningkat.(FIX)
