Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur tahun 2027. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, saat membuka Forum Perangkat Daerah urusan Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) se-Sumbar di Bukittinggi, Selasa (21/4/2026).
Menurut Arry, forum perangkat daerah harus dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, program infrastruktur yang dirancang dapat saling terintegrasi.
“Forum ini menjadi ajang menyamakan persepsi dan arah kebijakan agar pembangunan bidang pekerjaan umum tahun 2027 berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, luasnya cakupan kewenangan pemerintah provinsi, termasuk pengelolaan sekitar 1.600 kilometer jalan provinsi, menuntut kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota.
“Tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri. Sinergi menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan maksimal,” kata Arry.
Selain itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan yang responsif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Setiap usulan program, menurutnya, harus memiliki arah yang jelas serta dampak yang terukur.
Arry juga mengingatkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap sektor infrastruktur. Oleh karena itu, setiap program harus dijalankan sesuai ketentuan dan didukung komunikasi yang baik dengan publik.
Pengalaman bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di wilayah Sumbar turut menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. Pemerintah diminta memastikan koordinasi yang solid dan terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, menyampaikan bahwa fokus pembangunan infrastruktur tahun 2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sejumlah program prioritas yang disiapkan antara lain rehabilitasi sekolah keagamaan, penyediaan sanitasi dan sekolah rakyat, swasembada air dan pangan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, penguatan infrastruktur logistik, pengelolaan sampah, serta penyediaan pasokan air berkelanjutan.
“Forum ini bertujuan menyelaraskan program antar perangkat daerah sekaligus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah,” ujar Armizoprades.
Forum tersebut dihadiri oleh kepala dinas pekerjaan umum dari seluruh kabupaten/kota di Sumbar, serta perwakilan sejumlah instansi vertikal, termasuk balai pelaksana teknis di bidang jalan, bangunan, transportasi darat, dan perkeretaapian.
Melalui forum ini, pemerintah berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dengan demikian, perencanaan infrastruktur tahun 2027 tidak hanya mampu menjawab tantangan pembangunan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
