Langgam.id — Bank Indonesia mengingatkan potensi peningkatan tekanan inflasi di Sumatera Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kenaikan konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan nasional dinilai menjadi faktor yang perlu diantisipasi sejak dini.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor BI Sumbar, Padang, Selasa (12/5/2026) lalu.
Menurutnya, hingga April 2026 inflasi di Sumatera Barat masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Kondisi itu disebut sebagai hasil sinergi antara pemerintah daerah, TPID, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” ujarnya, dikutip Sabtu (16/5/2026).
Meski demikian, Bank Indonesia meminta pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga menjelang Idul Adha.
Salah satu ancaman yang menjadi perhatian ialah potensi penurunan produksi pangan di Pulau Jawa akibat dampak El Nino. Menurut Ikram, kondisi itu dapat memengaruhi distribusi pasokan pangan ke berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” katanya.
Selain faktor cuaca, peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha juga diperkirakan akan mendorong kenaikan permintaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
BI juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi tersebut dinilai positif bagi pertumbuhan ekonomi, namun berpotensi meningkatkan tekanan inflasi apabila tidak diimbangi ketersediaan pasokan.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujar Ikram.
Selain pangan, Bank Indonesia meminta pemerintah daerah memperkuat antisipasi terhadap distribusi energi dan risiko imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
Menurut Mahyeldi, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta dunia usaha menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap positif.
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sumbar juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antar daerah secara digital. (HER)
