Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan kesiapsiagaan bencana melalui penyusunan rencana kontingensi yang lebih terstruktur dan terukur. Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya risiko bencana sekaligus pembelajaran dari bencana besar yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, secara resmi membuka Pelatihan Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana di Aula BPSDM Sumbar, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah, akademisi, komunitas, hingga organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari pendekatan kolaboratif.
“Peristiwa bencana yang berulang di Sumbar menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan adalah kunci utama. Penanganan darurat saja tidak cukup tanpa perencanaan yang matang,” kata Mahyeldi.
Provinsi Sumbar dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi, baik dari aspek geologi maupun hidrometeorologi. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas bencana seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem cenderung meningkat, baik dari sisi frekuensi maupun dampaknya.
Puncaknya terjadi pada akhir 2025, ketika bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumbar akibat curah hujan ekstrem yang diperparah fenomena siklon tropis. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa yang besar serta kerusakan infrastruktur dan permukiman dalam skala luas.
Menurut Mahyeldi, pengalaman tersebut harus menjadi dasar dalam menyusun dokumen rencana kontingensi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga aplikatif di lapangan.
“Dokumen ini harus mampu menjadi pedoman bersama, mulai dari sebelum bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana,” ujarnya.
Kepala BPSDM Sumbar, Barlius, menambahkan bahwa rencana kontingensi memiliki peran strategis dalam memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi ketika bencana terjadi.
Ia menjelaskan, Sumbar menghadapi beragam potensi ancaman, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, dokumen rencana kontingensi perlu disusun secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.
“Ketika terjadi bencana, seluruh pihak yang terlibat dalam dokumen ini diharapkan dapat langsung mengerahkan sumber daya, logistik, dan peralatan secara terpadu,” kata Barlius.
Pelatihan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor atau pendekatan pentahelix, yang melibatkan pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat.
Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan tidak hanya memahami metodologi penyusunan rencana kontingensi, tetapi juga mampu meningkatkan koordinasi lintas wilayah dan menghasilkan dokumen yang siap diimplementasikan dalam kondisi darurat.
Upaya ini sekaligus menandai pergeseran pendekatan penanggulangan bencana di Sumbar, dari yang semula reaktif menjadi lebih antisipatif dan berbasis perencanaan, dengan harapan mampu meminimalkan risiko serta dampak bencana di masa mendatang.
