Langgam.id — Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof Dr Med Setiawan, dr, membuka Rapat Kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Negeri Padang (UNP) Tahun Anggaran 2027 di Auditorium UNP, Jumat (8/5/2026).
Rapat kerja tersebut dihadiri Ketua Majelis Wali Amanat (MWA), Ketua Senat Universitas, para dekan dan direktur, senior eksekutif, dosen, serta tenaga kependidikan di lingkungan UNP.
Dalam sambutannya, Rektor Krismadinata menyampaikan tiga fokus utama UNP dalam penyusunan program kerja tahun 2027. Ketiga fokus itu meliputi penyusunan program kerja yang terarah dan berdampak, peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen, serta peningkatan jumlah lulusan tepat waktu yang terserap dunia kerja.
Menurut Krismadinata, UNP menargetkan memiliki 1.000 dosen bergelar doktor pada 2029 melalui berbagai skema beasiswa studi lanjut.
“Kami harap tips dan trik dari Pak Sesditjen bagaimana cara untuk menggapai itu semua,” ujar Krismadinata dalam keterangannya.
Selain membuka kegiatan, Setiawan juga menjadi narasumber utama dengan memaparkan materi bertajuk Arah Kebijakan dan Strategi Diktisaintek Berdampak. Materi tersebut merupakan bagian dari Rencana Strategis Kemdiktisaintek 2025–2029 yang disusun selaras dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Dalam paparannya, Setiawan menekankan pentingnya keselarasan antara rencana strategis kementerian dan langkah yang dilakukan masing-masing perguruan tinggi, termasuk UNP sebagai kampus berstatus PTNBH.
Ia menjelaskan terdapat 11 indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur perguruan tinggi. Indikator tersebut antara lain persentase lulusan yang bekerja atau melanjutkan studi dalam satu tahun setelah lulus, jumlah dosen dengan rekognisi internasional, persentase publikasi bereputasi internasional di Scopus dan Web of Science (WoS), hingga rasio luaran kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan startup.
Setiawan juga menyoroti sejumlah tantangan pendidikan tinggi nasional, seperti otonomi perguruan tinggi yang dinilai belum optimal, riset yang belum berdampak luas, integrasi kampus dan industri yang masih terbatas, hingga kesenjangan mutu antarwilayah.
Selain itu, ia menyinggung rendahnya posisi Indonesia dalam indeks Tertiary Inbound Mobility UNESCO 2023 yang mengukur daya tarik perguruan tinggi terhadap mahasiswa asing. Untuk mengatasi persoalan itu, kementerian tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya pembentukan Pusat Pengelolaan Mahasiswa Asing dan penguatan kerja sama internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Setiawan turut memaparkan program prioritas Hilirisasi Riset: Technopreneurs yang ditargetkan berjalan hingga 2029. Program itu diarahkan untuk menciptakan 4.512 perusahaan rintisan, menyerap sekitar 1,75 juta tenaga kerja, serta berkontribusi sebesar Rp192,8 triliun terhadap produk domestik bruto nasional.
Kegiatan rapat kerja ini juga disebut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, SDG 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDG 9 terkait industri, inovasi, dan infrastruktur.
